Artikel
Sejak 2021, setiap pekerja kontrak berhak atas uang kompensasi ketika kontraknya berakhir. Bukan pesangon, bukan bonus dan bukan pula pemberian sukarela dari Perusahaan, melainkan kewajiban hukum.
Selama bertahun-tahun, ada kesenjangan yang terasa tidak adil di dunia kerja Indonesia. Pekerja tetap yang di-PHK berhak menerima pesangon. Sementara pekerja kontrak yang sering kali mengerjakan pekerjaan serupa, dengan jam kerja yang sama pulang tanpa apa-apa ketika kontraknya habis. Selesai masa kerja, selesai pula hubungannya dengan perusahaan.
Kondisi itu berubah sejak terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja. Melalui peraturan ini, negara memperkenalkan satu instrumen baru yang disebut uang kompensasi PKWT. Artikel ini menguraikan apa itu, siapa yang berhak, kapan dibayarkan, dan bagaimana penerapannya dalam situasi nyata, baik dari sudut pandang pekerja maupun perusahaan.
Uang Kompensasi PKWT:
Hak Pekerja Kontrak yang Sering Terlupakan
Apa Sebenarnya Uang Kompensasi PKWT?
PKWT adalah singkatan dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, istilah hukum yang secara umum dikenal dengan sebutan "karyawan kontrak". Berbeda dengan karyawan tetap (PKWTT), hubungan kerja PKWT punya tanggal kedaluwarsa yang sudah disepakati sejak awal.
Pasal 15 ayat (1) PP 35/2021 menyatakan secara tegas, bahwa pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada pekerja yang hubungan kerjanya berdasarkan PKWT. Perhatikan kata kuncinya: wajib. Ini bukan kebijakan internal perusahaan, bukan tunjangan yang bisa dinegosiasikan ada-tidaknya, dan bukan pula bentuk kebaikan hati manajemen.
Yang sering disalahpahami
Uang kompensasi bukan pesangon. Pesangon lahir dari peristiwa PHK terhadap karyawan tetap. Uang kompensasi lahir dari berakhirnya masa kontrak secara normal atau masa kontrak yang diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu normal. Begitu kontrak selesai, kompensasi dibayar. Sesederhana itu.
Kapan Kompensasi Harus Dibayarkan?
Pasal 15 ayat (2) menjawabnya dengan singkat: pada saat berakhirnya PKWT. Bukan sebulan setelahnya, bukan menunggu pekerja menagih dan bukan pula dicicil. Yang lebih sering menimbulkan kebingungan adalah situasi perpanjangan kontrak. Banyak perusahaan mengira jika kontrak diperpanjang, maka kompensasinya cukup dibayarkan sekali saja di akhir, setelah seluruh rangkaian kontrak benar-benar selesai. Anggapan ini keliru.
Aturannya justru menentukan pembayaran bertahap: kompensasi dibayarkan ketika jangka waktu PKWT sebelum perpanjangan selesai, lalu kompensasi berikutnya dibayarkan lagi setelah masa perpanjangan itu sendiri berakhir. Dengan kata lain, setiap periode kontrak melahirkan hak kompensasinya sendiri.
Siapa yang Berhak dan Berapa Besarnya?
Pasal 15 ayat (3) memberi satu syarat minimum: pekerja harus sudah memiliki masa kerja paling sedikit 1 (satu) bulan secara terus-menerus. Di bawah satu bulan, hak ini belum timbul. Frasa "terus-menerus" juga penting, masa kerja yang terputus-putus tidak otomatis bisa dijumlahkan begitu saja.
Mengenai besarannya, perhitungannya bersifat proporsional terhadap lama masa kerja:
Contoh Perhitungan Sederhana
Rani bekerja sebagai staf administrasi dengan PKWT selama 6 bulan dan upah Rp5.000.000,- per bulan. Ketika kontraknya berakhir dan tidak diperpanjang, ia berhak atas uang kompensasi sebesar:
(6 ÷ 12) × Rp5.000.000 = Rp2.500.000
Jika kemudian kontraknya diperpanjang 6 bulan lagi, Rani tetap menerima Rp2.500.000 di akhir periode pertama, lalu menerima kompensasi berikutnya di akhir masa perpanjangan dan tidak digabung menjadi satu.
Pengecualian untuk Usaha Mikro dan Kecil
Pembentuk peraturan menyadari, tidak semua pemberi kerja memiliki kapasitas finansial yang setara. Perusahaan mikro maupun kecil tentu tidak bisa disamakan dengan perusahaan besar.
Oleh karena itu, Pasal 16 ayat (6) memberi kelonggaran: besaran uang kompensasi bagi pekerja pada usaha mikro dan usaha kecil ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja.
Perlu digarisbawahi dan poin yang kerap disalahartikan.
Kelonggaran ini hanya menyangkut besarannya, bukan kewajibannya. Usaha mikro dan kecil tetap wajib memberikan uang kompensasi. Sedangkan kelonggaran terletak pada nominal, bukan ada atau tidaknya. Kesepakatan "tidak perlu ada kompensasi sama sekali" bertentangan dengan sifat wajib yang ditentukan Pasal 15 ayat (1).
Dua Sudut Pandang, Dua Konsekuensi
Dari Sisi Pekerja
Uang kompensasi adalah hak, bukan pemberian. Pekerja tidak perlu merasa sungkan menanyakannya menjelang kontrak berakhir.
Simpan salinan PKWT, slip gaji dan catatan tanggal mulai serta berakhirnya setiap periode kontrak, sebab dokumen inilah yang menjadi dasar perhitungan bila terjadi perselisihan.
Dari Sisi Perusahaan
Uang kompensasi harus diperlakukan sebagai komponen biaya tenaga kerja yang terukur, bukan pengeluaran tak terduga.
Setiap perpanjangan kontrak menimbulkan kewajiban baru. Pencatatan tanggal dan pencadangan anggaran per periode kontrak menjadi bagian penting dari kepatuhan hukum perusahaan.
Contoh Situasi
Sebuah perusahaan logistik mempekerjakan 30 orang kurir dengan skema PKWT 6 bulan yang diperpanjang setiap semester. Selama ini bagian keuangan hanya menganggarkan upah dan tunjangan bulanan. Ketika periode kontrak pertama berakhir serentak, perusahaan baru menyadari adanya kewajiban kompensasi untuk 30 orang sekaligus. Hal ini menjadi beban kas yang besar bila tidak direncanakan.
Praktik yang lebih aman adalah mencadangkan uang kompensasi secara bulanan sejak kontrak dimulai, sehingga saat jatuh tempo, pembayarannya tidak mengganggu arus kas. Pendekatan ini sekaligus menghindarkan perusahaan dari risiko perselisihan hubungan industrial.
Contoh Situasi
Pak Ando memiliki bengkel motor yang termasuk kategori usaha mikro. Ia mempekerjakan 2 (dua) orang montir dengan kontrak 1 tahun. Ia tidak wajib menggunakan rumus proporsional yang berlaku umum, tetapi tetap wajib membayar kompensasi dengan besaran yang disepakati bersama montirnya.
Agar tidak menjadi sengketa di kemudian hari, kesepakatan besaran itu sebaiknya dituangkan secara tertulis di dalam PKWT sejak awal, bukan dibicarakan belakangan ketika mendekati akhir kontrak.
Bagaimana Jika Tidak Dibayarkan?
Kompensasi bersifat wajib, sehingga ketidakpatuhan dalam pembayaran uang kompensasi merupakan bentuk pelanggaran hak normatif pekerja. Penyelesaiannya mengikuti alur perselisihan hubungan industrial pada umumnya, dimulai dari perundingan bipartit antara pekerja dan perusahaan, dilanjutkan ke mediasi di dinas ketenagakerjaan bila tidak tercapai kesepakatan, serta pada akhirnya dapat diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial.
Bagi perusahaan, biaya menyelesaikan sengketa hubungan industrial hampir selalu lebih mahal secara finansial maupun reputasi dibanding biaya memenuhi kewajiban sejak awal.
Kesimpulan
Uang kompensasi PKWT adalah jembatan yang dibangun negara untuk mempersempit jarak perlindungan hukum antara pekerja tetap dan pekerja kontrak. Bagi pekerja, uang kompensasi adalah hak yang timbul secara otomatis dan dibayarkan setiap kali periode kontrak berakhir termasuk pada setiap perpanjangan. Bagi perusahaan, pemberian uang kompensasi adalah kewajiban yang seharusnya sudah diperhitungkan sejak kontrak ditandatangani, bukan kejutan di akhir masa kerja. Kejelasan sejak awal, tertulis dalam PKWT dan tercatat dalam anggaran Perusahaan adalah cara paling tepat untuk menghindari perselisihan hubungan industrial.


Dr. Albert Tanjung, S.H., M. Kn. C.L.A.





