Jakarta, 19 Oktober 2026 – Menjelang kompetisi moot court tingkat nasional, 82 mahasiswa Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Nasional belajar langsung ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kunjungan edukatif pada Senin ini mengangkat tema Teknik Penyusunan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi. Rombongan didampingi Managing Partner kantor hukum ATA & Co, Bapak Dr. Albert Tanjung, S.H., M.Kn., CLA, selaku Dosen Pendamping sekaligus Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Nasional.

Menurut Managing Partner ATA & Co, Bapak Dr. Albert Tanjung, S.H., M.Kn., CLA, kunjungan ini dirancang agar mahasiswa memahami kewenangan MK dan teknis persidangan pengujian undang-undang secara langsung. Pengalaman tersebut diharapkan memperkuat perkuliahan sekaligus kegiatan moot court. Beliau menyebut sebagian tim sedang mempersiapkan diri untuk final nasional moot court di Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta.

Di Aula Gedung 1 MK, rombongan disambut oleh Analis Hukum Ahli Muda MK. Dalam pemaparannya, ia menyampaikan bahwa permohonan judicial review dalam beberapa tahun terakhir kerap diajukan mahasiswa, dan sebagian di antaranya dikabulkan. Ia menjelaskan pengujian undang-undang terbagi menjadi pengujian formil, yang menyoroti proses pembentukan undang-undang, dan pengujian materiil, yang menyoroti isi pasal, ayat, atau frasa. Warga negara yang memenuhi syarat dapat mengajukannya, dan pemohon tidak harus didampingi advokat asalkan memahami hukum acara MK.

Pemaparan itu diperkuat dua contoh putusan. Dalam perkara UU Peradilan Militer, MK menegaskan prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum diadili di peradilan umum dan meminta pembentuk undang-undang merevisi aturan tersebut dalam dua tahun. Dalam perkara UU Telekomunikasi, permohonan seorang pengemudi ojek online dan pedagang online soal sisa kuota internet dikabulkan. Dari kedua perkara itu, mahasiswa diajak menyadari bahwa putusan MK yang final dan mengikat menyentuh kehidupan sehari-hari masyarakat.

Mahasiswa juga mendapat gambaran tentang alasan MK dibentuk, yakni agar persoalan ketatanegaraan diselesaikan melalui jalur hukum yang netral dan tidak semata-mata lewat tarik-menarik kepentingan politik. Mereka diajak untuk tidak apatis dan terus berpikir kritis. Bagi Managing Partner ATA & Co, Bapak Dr. Albert Tanjung, S.H., M.Kn., CLA, bekal ini diharapkan membuat para mahasiswa semakin siap menyusun permohonan dan beracara di Mahkamah Konstitusi.

Kunjungan Edukatif Komunitas Peradilan Semu, Fakuktas Hukum Universitas Nasional ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia